Dalam sistim Pemerintahan di negeri yang dikenal dengan sistem
demokrasi (dari, oleh dan untuk) yang dipimpin oleh presiden, Gubernur, Bupati
dan Wali Kota. Sistim inilah yang coba dimanfaatkan oleh pejabat politik dengan
dalil aqlinya (akal) dan pikiran dengan merangkul orang-orang dekat di
birokrasi dengan pola membuat dinasti dalam sisitim pemeritahan. Jika pola
tersebut berjalan sesuai dengan tujuanya maka merangkul dengan kata lain
keluarga besar yang dianggap keluarganya maka memunculkan sistim mempertahankan
kekuasaan yang dikehendakinya yang walaupun melanggar sistim.
Sistim demokrasi yang seharusnya dijalankan justeru menciptkan
sisitim dinasti dalam menjalankan roda pemerintahanya. Sisitim dinasti muncul
bukan pertama kali di negeri ini namun sisitim tersebut ada di sistim kerajaan
dahulu kala dimana sistim inilah yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan untuk
menciptakan kekuasaan demi pelayanan dan kenyamanan sesuai dengan keinginan
sang raja.
Mari kita lirik dan bahas setelah sistim kerajaan mulai pudar namun
di sisitim pemerintahan demokrasi dewasa ini bukan bersikap dewasa namun
bersifat otoriter dan diktator alias asal penguasa senang, siapapun bisa
digeser sesuai dengan selera pejabat politik.
Sebut saja sistim pemerintah yang ada di Kabupaten Bima yang sejatinya adalah sisitim pemerintahan secara demokrasi namun yang dijalankan sisitim dinasti yang dimunculkan yakni mulai dari Bupati, Kadis dan Badan yang strategis penempatannya demi memuluskan angka dan nilai sesuai dengan kepetingan politik semata.
Ketika sisitim dinasti dan politik dinasti yang muncul pada suatu
daerah maka akan menjadi sistim yang melahirkan Korupsi, Kolus dan Nepatisme
(KKN). Namun apabila pejabat politik dalam suatu daerah ingin melakukan Korupsi
maka yang harus didahulukan dalam hal tersebut yakni Nepotisme (keluarga),
untuk mencapai pula Korupsi tidak cukup dengan Nepotisme namun ada lagi yang
lebih dahsyat yakni Kolusi (rahasia). Kolusi inilah yang sebagai tingkat kedua
untuk memuluskan nilai Korupsi maka dipilihlah orang-orang dekat menjadi
pemulus nilai rupiah yang mau diselewengkan. Sehingga Korupsi akan lahir
apabila unsur keluarga dan rahasia dilewati maka munculah puncak eksekusi yang
dikenal dengan KORUPSI BERJAMAAH pada sisitim dinasti.
Pertanyaannya adalah, siapa yang memilih pejabat politik sehingga
muculnya korupsi ditumbuh dinasti?. Jawabanya adalah sekelompok masyarakat yang
mendukung hal tersebut sebab pola yang sengaja dimainkan adalah pola fakir pada
pejabat politik. Di segala lini kelompok ini bergerak dengan mempengaruhi
dengan pangkat dan jabatan sehingga orang dipengaruhi mengikuti selera dengan
pola memanfaatkan demi langgengnya kekuasaan.
Sistim selama tidak bisa dirubah oleh masyarakat maka siap-siap saja
menjadi budak di daerah sendiri sebab masyarakat disuguhkan dengan nilai uang
(suap) dengan cara membagikan alias membeli suara. Jika uang menjadi tumpuan
dan harapan maka perubahan suatu daerah tak bisa dirasakan imbasnya profesional
sudah tidak lagi menjadi tumpuan dan harapan. Ada lagi yang lebih dahsyat dari
politik kekuasaan yakni apabila kalah dalam suatu daerah dan desa maka tak
diperhatikan sama sekali. Jadi bukan salah yang menyuguhkan uang namun yang
lebih salah adalah oknum masyarakat yang menerima uang.
Kalau mau mejadi boneka peliharaan sistim ini silahkan dan jika
tidak mau juga silahkan namun yang jelas, hak dan kewajiban sebagai masyarakat
harus di putuskan karena keputusan hari, sekarang dan dimanapun anda berada
akan menentukan masa depan anak dan cucu kita kedepanya.
Sistim ini pula menerima penjilat dan mencari muka demi jabatan yang
dinginkan kelaknya jadi balas budi, balas jasa terhadap siapa yang banyak
berkorban entah tenaga, pikiran dan finansial dengan mengatasnamakan masyarakat
semata.
Semuanya akan tergantung pada tangan rakyat yang menentukan daerah
ini. Mau kemana arah dan tujuannya sebuah kapal yang dikendalikan oleh
penguasa, namun jika dalam sebuah kapal memuat lebih muatannya maka kapal
tersebut nantinya akan karam didalam lautan yang luas.
Pilih kapal yang memuat sesuai dengan kapasitasnya atau pilih kapal
yang memuat lebih dari kapasitasnya?. Semuanya akan tergantung pilihan
masyarakat jadi maju dan mundurnya suatu daerah akan bergantung pula pada
masyarakat didalam daerah. Begitulah resiko pemilihan secara langsung dengan
melibatkan semua elemen, kleompk, golongan, gerbong dan sejenisnya dengan
masing-masing membawa pengaruh politiknya.
Pilihan akan menentukan masa depan untuk hari esok dan
keberlangsungan nasib daerah 5 (lima) tahun yang akan datang jadi sudah sering
kita memilih pejabat politik dengan pola yang sama namun pola tersebut masih
menjadi rebutan masyarakat tapi tidak bisa dirasakan bahwa hasil pilihannya
adalah untuk suatu jabatan dan kepentingan oknum-oknum yang ingin menduduki
jabatan. (***)
COMMENTS